TENTANGKITA.CO, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan filosofi Sumitronomics sebagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga, Senin 10 November 2025, Menkeu Purbaya menyebut Sumitronomics berfokus pada tiga pilar untuk membangun ekonomi Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Dengan menjalankan filosofi Sumitronomics tepat, menurut Menkeu Purbaya, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6–8%.
Selanjutnya, Menkeu menyampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terletak pada keseimbangan tiga mesin utama yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan aktivitas sektor swasta.
“Ekonomi kita bisa cepat jika tiga mesin jalan—fiskal, moneter, dan terejawantahkan pada sektor swasta yang tumbuh lebih cepat,” ungkap Menkeu seperti dilansir laman Kemenkeu.go.id.
Menkeu juga menyoroti pentingnya menjaga permintaan domestik sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan kontribusi hingga 90% terhadap PDB, konsumsi dalam negeri menjadi faktor penentu ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
“Jadi walaupun kondisi global gonjang-ganjing, kalau saya jaga permintaan domestik yang 80% masih bisa cukup untuk menopang pertumbuhan dalam negeri,” ujar Menkeu.
Dalam kuliah umum tersebut, Menkeu memberikan dorongan kepada mahasiswa agar jangan berhenti belajar dan berkontribusi sehingga ilmu yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
Sumitronomics merujuk pada pemikiran begawan ekonomi pada masa lalu, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayah kandung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, saat memberikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (23 September), juga menyampaikan pandangannya tentang Sumitronomics.
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR.
Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung oleh penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan dikendalikan di level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per Dollar AS.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Menkeu.