TENTANGKITA.CO – Barusaja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan rilis terkait kerawanan politik uang alias money politik pada Pemilu 2024 mendatang.
Dalam hasil analisis Bawaslu soal isu strategis politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024 Bawaslu memetakan terdapat 5 provinsi yang dianggap paling rawan praktik money politics atau politik uang.
5 provinsi ini dari total analisa 34 . Kelima provinsi tersebut yakni Maluku Utara dengan skor tertinggi 100; kemudian disusul Lampung 55,56; Jawa Barat 50; Banten 44,44; dan Sulawesi Utara 38,89.
BACA JUGA:Foto Al Quran yang Salah Cetak di Surat Al Kahfi Sudah Beredar 4 Kali: Ini Penjelasan Kemenag
Sementara itu, 29 provinsi lain masuk kategori rawan sedang soal praktik politik uang. Bawaslu juga mencatat, berdasarkan data analisis, tak ada satu pun provinsi yang masuk kategori rawan rendah.
Menurut Bawaslu, tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori rendah di indeks kerawanan terjadinya politik uang.
Dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 24 kabupaten/kota masuk kategori paling rawan terjadi praktik politik uang.
Dari jumlah tersebut, lima kabupaten paling rawan politik uang yakni Kabupaten Jayawijaya di Papua, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah di Lampung.
Hasil temuan itu menunjukkan praktik politik uang masih dianggap wajar.
BACA JUGA:Pencairan KLJ KAJ dan KPDJ di 6 Wilayah ini Dirapel Jadi Rp 1.8 Juta, FIX Cair Agustus 2023
“Ini menegaskan politik uang menjadi pemandangan umum yang terjadi di semua wilayah di Indonesia dengan derajat dan gradasi kasus yang berbeda,” lanjut Bawaslu.
Bawaslu lalu menyebut sederet upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik politik uang. Langkah itu di antaranya sosialisasi kepada masyarakat soal bahaya dan kerugian praktik politik uang serta pendampingan optimal untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat.
Bawaslu juga menyarankan pihak berwenang memaksimalkan regulasi untuk menjerat pelaku politik uang.