Sabtu, 20 April 2024

Sejarawan UGM: Nusantara, Merujuk Wilayah Luar Jawa tidak Jawa Sentris

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara, menggambarkan wilayah yang luas tidak hanya Pulau Jawa. 

Hot News

TENTANGKITA.CO, JAKARTA  – Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara, menggambarkan wilayah yang luas tidak hanya Pulau Jawa. 

Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Arif Akhyat mengatakan  Nusantara sudah dikenal sejak era Kerajaan Singosari dan Majapahit. 

Pada masa Singosari kata nusantara digunakan untuk merujuk wilayah pulau luar. 

“Nusantara dibedakan dengan dvipantara yakni dvipa yang artinya Jawa,” ujar dia.  

BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Rp14.000 per Liter, Warga Tidak Kebagian Stok dan Pembelian Dibatasi 

Pada masa Majapahit, nusantara adalah konsep geopolitik untuk mengidentifikasi suatu wilayah yang meliputi Bali, Malayu, Madura dan Tanjungpura. 

Wilayah-wilayah tersebut juga termasuk Singapura, Malaysia. Juga wilayah Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Maluku, Lombok, Timor. Bahkan hingga Champa, Cambodia, Annam dan Siam. 

“Jadi secara geografis, Nusantara lebih luas dari apa yg sekarang disebut Indonesia. Dengan sedikit ulasan tadi sebenarnya, nusantara, bukan Jawa tetapi justru merujuk luar Jawa,” kata Arif. 

BACA JUGA : Infeksi Harian Covid-19 Tembus 1.700 Kasus, Puncak Omicron Februari-Maret

Kata nusantara untuk penamaan suatu wilayah tidak mengandung perspektif negatif atau positif. Ini hanya kata untuk menyebut wilayah di luar Jawa. 

“Jika diberikan nama itu untuk IKN ya itu soal nama. Tetapi bagaimana tafsir nama itu digunakan sebagai kebijakan politik untuk pemerataan, keseimbangan, keadilan pembangunan,” ujar dia. 

Menurut dia pemindahan ibukota bukan hanya soal nama. 

BACA JUGA: Kasus Omicron di Jakarta Melesat, Pembelajaran Tatap Muka Lanjut Gak Nih? 

Namun pemindahan ini harus disiapkan secara komprehensif dan  multidisipliner, bukan hanya retorika politik dan praktik politik mercusuar. 

Presiden Soekarno dulu juga bercita-cita memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan. 

BACA DEH  Arus Balik Lebaran 2024: Ratusan Ribu Kendaraan Berduyun-Duyun Memasuki Jakarta

Motif Presiden Soekarno memindahkan ibukota tentu berbeda dengan motif Presiden Jokowi saat ini.

Indonesia menurut dia pernah mengalami beberapa kali pemindahan ibukota. 

Saat dipindah ke Yogyakarta pada 1946, latar belakangnya adalah situasi Jakarta yang tidak aman dan di bawah ancaman agresi militer Belanda. 

BACA JUGA: Ini Cara Pengobatan Alami untuk Sakit Radang Tenggorokan

Saat wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya pada 1957, saat itu dimungkinkan karena adanya intrik politik militer dengan gerakan separatisme dari berbagai daerah, sehingga Jakarta tidak aman.  

“Pemindahan ibukota ini bukan hanya relevan atau tidak. Melainkan urgensi dan kesiapan berbagai bidang dalam mengatur keseimbangan dan keadilan pembangunan,” ujar dia.  

“Kebijakan makro dalam konteks pembangunan, termasuk perpindahan ibu kota jangan sampai ahistoris dan bersifat politis,” jelas dia. 

Nama baru untuk ibukota, menurut Arif sebaiknya merujuk pada nama wilayah itu sebelumnya. 

BACA JUGA: Pingong Abdel vs Desta, Perang Urat Syarat Terus Berlanjut 

Sebab bila terjadi pemilihan nama baru untuk sebuah wilayah biasanya akan menghilangkan aspek historis dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang sudah menempati sebelumnya. 

“Dalam kajian sejarah, nama-nama kota, apalagi Ibu Kota, selalu terkait dengan kemegahan kota masa lalu,” ujar dia.

Temukan Artikel Viral kami di Google News
Artikel Terkait
Terpopuler
Terbaru

Jadwal Liga Inggris Sabtu (20/4) Dan Minggu (21/4), Tiga Laga Ditunda

TENTANGKITA.CO, JAKARTA - Liga  Inggris menjadi pusat perhatian dengan Matchday 34 yang menarik saat perburuan gelar semakin memanas....