Rabu, 4 Desember 2024

Ini 21.947 TPS Yang Diwaspadai Dan 3.875 Rawan Politik Uang

Ada 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/ pemberian barang, 4.211 TPS yang sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.

Hot News

TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Ada 21.947  Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024  berdekatan dengan Posko atau rumah tim pemenangan kampanye peserta Pemilu diwaspadai. Termasuk 3.875 TPS yang rawan  praktik politik uang/ pemberian barang.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan jajaran pengawas Pemilu akan lebih intens mengawasi secara khusus lokasi itu. Hal ini penting supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Hal-hal yang bisa mengganggu, kata Bagja, seperti adanya mobilisasi massa maupun adanya ajakan karena sudah bukan lagi masa kampanye.

“[TPS] Berdekatan dengan posko pemenanganan itu kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Bagja  di Kantor Bawaslu, Jakarta, dikutip dari keterangan pers di Bawaslu.go.id, Senin (12/2).

Image

BACA JUGA

Berdasarkan peta kerawanan yang dirilis Bawaslu, terdapat 21.947 TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan. Meski demikian, Bagja memandang tidak ada larangan yang mengatur TPS berada di dekat posko pemenangan kampanye.

“Apakah itu  dilarang? Tidak. Lebih baik jauh dari posko pemenangan. Tapi, kalau  sudah demikian,  harus ada perhatian khusus dari pengawas, pemantau dan masyarakat agar menjaga kondusifitas dan juga terjadinya dugaan pelanggaran, mobilisasi dan lain-lain,” paparnya.

Selain itu, Bagja menambahkan pengawas pemilu juga diinstruksikan untuk intensif mengawasi TPS-TPS yang memiliki kerawanan lain seperti 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/ pemberian barang, 4.211 TPS yang sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.

BACA JUGA

BACA DEH  1,19 Juta Turis Asing Kunjungi Indonesia Pada Oktober 2024

“Patroli pengawasan kami akan melibatkan polisi, KPU, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak terafiliasi parpol untuk mengawasi distribusi logistik pada saat ini karena sekaramg sudah mulai distribusi logisitik khusunya daerah-daerah yang sulit dijangkau,” papar Bagja.

“Kami juga melakukan patroli antipolitik uang, semoga patroli ini bisa mereduksi praktik politik uang,” imbuh dia.

Temukan Artikel Viral kami di Google News
Artikel Terkait
Terpopuler
Terbaru

Kompolnas: Penempatan Polri di TNI Khianati Reformasi

TENTANGKITA.CO, JAKARTA - Gagasan penempatan Polri di bawah TNI mengkhianati cita-cita reformasi. Pemisahan itu merupakan hasil dari gerakan reformasi...