TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta untuk periode tahap 2 2024 (Januari-Februari), Maret dan April tahun ini belum diketahui pasti.
Semula, dana Bansos 2024 kepada pemegang kartu KLJ, KAJ, KPDJ, dikabarkan akan disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Namun, hingga Sabtu (13/4), penyaluran untuk Tahap 2 Januari-Fberuari 2024 serta Maret dan April tahun ini, tak kunjung terealisasi.
Sesuai tahapan, penyaluran Bansos itu terbagi dalam empat tahap dan masing-masing tahap tiga bulan.
- Tahap I : Januari-Maret
- Tahap II: April-Juni
- Tahap III: Juli-September
- Tahap IV: Oktober-Desember
Merujuk pada tahun lalu (2023), penyaluran Tahap 1 periode Januari 2023 sekaligus empat bulan (Januari-April 2023). Besaran Bantuan Bansos PKD KLJ, KPDJ, KAJ dan KPARJ sebesar Rp 300.000 per orang per bulan. Dari akumulasi bulan Januari hingga April 2023, dana yang diterima oleh penerima bansos menjadi Rp1.2 juta.
- Baca Juga: KLJ, KAJ, KPDJ Januari-Februari Tahap 2, Maret dan April 2024 Belum Cair, IG Dinsos DKI Riuh
- Baca Juga: Bansos KLJ, KAJ, KPDJ: Akal-Akalan Demi Raup Rp300.000
Tak ayal, lantaran belum kunjung disalurkan, warga DKI, yang diperkirakan menjadi penerima manfaat (PM) Banos itu kerap bertanya melalui media sosial Dinsos DKI. “Klj tahap 2 kapan turun.” atau “tolong kasih kejelasan kapan nya biar mereka ga nunggu.” Itu adalah bentuk pertanyaan yang kerap muncul.
Ya, persoalan verifikasi dan validasi data penerima oleh Dinas Sosial DKI, nampaknya jadi biang keladi. Lantaran, hingga kini, belum tuntas. Tak ayal, dalam setiap menjawab pertanyaan, Dinsos DKI kerap mengeluarkan pernyataan yang sama. “Untuk pencairan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap I telah dicairkan pada 01 Maret 2024, untuk tahap 2 akan dilakukan setelah verifikasi dan validasi selesai dilaksanakan. Terimakasih.”
Atau seperti dikatakan dalam keterangan di facebook info Bansos DKI Jakarta: “Namun, hingga saat ini, pencairan dana KLJ 2024 tahap pertama untuk periode Januari-April 2024 belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi terbaru tentang pencairan ini bisa diakses melalui situs resmi Bank DKI.”
Meskipun belum ada kepastian mengenai jadwal pencairan, kemungkinan besar pencairan akan dilakukan sebelum atau setelah Hari Raya Idul Fitri 2024, mengacu pada pencairan tahun sebelumnya.
Bagi para lansia penerima KLJ yang ingin mengetahui daftar penerima dan status pencairan dana, dapat mengunjungi laman resmi Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta atau siladu.jakarta.go.id.
Dugaan Pemicu
Ada dugaan, lamanya verifikasi dan validasi data penerima [data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)] lantaran selama ini, penyalurannya, tidak efektif. Mereka yang menerima tidak sesuai persyaratan. Setidaknya persoalan identitas diri penerima.
DPRD DKI Jakarta mengakui soal penyaluran sesuai KTP diperketat. Penyaluran Bansos akan sesuai nama dan alamat (by name by addres). “Penertiban data dan administrasi kependudukan ini penting agar Bansos yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta betul-betul diterima oleh mereka yang ber-KTP atau NIK di Jakarta dan tinggal di wilayah DKI Jakarta,” ujar Israyani, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta di website dprd-dkijakartaprov.go.id.
“Sebetulnya kebijakan ini sudah akan dijalankan pada bulan Juni tahun 2023, tapi kami di DPRD meminta untuk menundanya sampai setelah Pemilu, agar tidak menimbulkan kekisruhan menjelang Pemilu dan data pemilih,” tutur dia.
- Baca Juga: Pengumuman KLJ, KAJ, KPDJ Januari-April 2024 Jelang Lebaran Tipis, Ini Reaksi Penerima
- Baca Juga: Ambyar Sudah Harapan Dana KLJ 2024 Januari Februari Tahap 2 Cair Sebelum Lebaran
Direktur Regional 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Abdul Malik Sadat Idris mengakui adanya dampak kebijakan anggaran di DKI terhadap daerah penyangga.
Menurut dia, fasilitas yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat berdampak pada meningkatnya keinginan warga daerah penyangga untuk masuk ke Jakarta. Akibatnya, beban sosial, lingkungan, dan fiskal Jakarta akan semakin berat.
“Jakarta itu terhubung sama daerah lain. Sederhananya begini, Jakarta dikasih fasilitas banyak, sementara di Bogor enggak ada (fasilitas seperti di Jakarta). Jadi apapun yang dilakukan di Jakarta ini akan menjalar berdampak ke yang lain,” pungkas Yani.
1,1 Juta Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkapkan lebih dari 1,1 juta warga DKI Jakarta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Premi setelah pihaknya melakukan verifikasi validasi DTKS untuk memastikan kelayakan penerima bansos dan akuntabilitas anggaran.