TENTANGKITA, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan opsi menghapus penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (RON 88) dan diganti dengan Pertalite (RON 90).
“Kita memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih.
Hal itu disampaikan Soerjaningsih di Bogor, Senin 20 Desember 2021 dalam Focus Group Discussion yang membahas Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan LPG PT. Pertamina (Persero) seperti dilansir laman Kementerian ESDM. FGD dibuka oleh Dirjen Migas Tutuka Ariadji.
Perubahan dari Premium ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%, untuk selanjutnya dengan perubahan Pertalite ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27%.
TENTANG PENDAPAT BUYA HAMKA SOAL UCAPAN NATAL
70 Persen Penderita Tak Sadar Idap Hipertensi: Ini Penyakit Akibat Tekanan Darah Tinggi
Menurut informasi yang diterima ke jejaring Tentang Kita, keputusan untuk menghapus Premium dari pasar dan diganti Pertalite tinggal menunggu Peraturan Presiden. Jadi kemungkinan, kebijakan tersebut akan berlaku pada 2022.
Kebijakan pemerintah tersebut merupakan upaya serius untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan.
Indonesia kini memasuki masa transisi di mana BBM RON 90 akan menjadi bahan bakar antara menuju BBM yang ramah lingkungan.
Saat ini, menurut Soerja, Premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil.
Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik, menjadi salah satu penyebabnya.
Lebih lanjut Soerja mengungkapkan, Pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.
“Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax,” katanya.
Proses shifting Pertalite ke Pertamax ini juga menjadi salah satu bahasan FGD agar peralihan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat,” tambah Soerja.