TENTANGKITA.CO, JAKARTA — Wanita Syarikat Islam (WSI) menilai pemerintah harus menggandeng organisasi sosial dan swasta dalam melakukan intervensi program nyata ke masyarakat untuk menekan angka stunting di Indonesia.
Selain itu, menurut Ketua Umum WSI, Valina Singka, pemerintah perlu melibatkan komunitas perempuan seperti majelis taklim muslimah dan masjid ketika menggelar kegiatan sosial pencegahan stunting.
“Peran serta berbagai pihak antara lain pihak swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) dan organisasi sosial perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu menggandeng majelis taklim muslimah dan masjid setempat,” kata Valina Singka dalam siaran pers yang diterima tentangkita.co.
Data Kementerian Kesehatan menyebutkan sampai dengan akhir tahun 2023, angka stunting di Indonesia masih bertengger di level 21,5 persen.
Angka stunting di Indonesia di tingkat ASEAN pada 2022, menurut siaran pers WSI mengutip data United Nations Children’s Fund (Unicef), berada di urutan kedua tertinggi setelah Timor Leste.
Menurut Unicef, Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara berkembang yang memiliki kasus stunting tinggi di mana satu dari lima anak Indonesia di bawah usia dua tahun mengalami kurang makanan sehat tambahan.
Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara tajam pada 2024 yakni di level 14 persen. Berbagai kebijakan dan program diluncurkan untuk mencapai target tersebut.
Kementerian Sosial misalnya memiliki bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kerap disebut sebagai Kartu Sembako.
Kemensos bersinergi dengan Kemenkes dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memiliki beberapa program seperti pembagian telur dan susu serta Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting.
Wanita Syarikat Islam (WSI) sebagai organisasi perempuan muslim tertua yang berdiri pada tahun 1918 dengan nama Sarekat Siti Fatimah turut berperan aktif membantu Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan stunting di 5 provinsi di Indonesia.
Salah satu wilayah yang dipilih menjadi daerah intervensi adalah Jakarta Utara yang memiliki prevalensi tertinggi di DKI Jakarta yakni 17,8 persen.
Dalam kegiatan di Jakarta Utara itu, Pimpinan Pusat WSI ambil bagian dalam program Percepatan Penurunan Stunting bekerja sama dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), BKKBN, Pimpinan Wilayah WSI DKI Jakarta, dan pemerintah daerah.
Kegiatan yang mengikutsertakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Posyandu dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat di Semper Timur, Clilincing, Jakarta Utara, diluncurkan mulai hari ini Selasa 28 Mei 2024.
Melalui program tersebut, 30 anak bawah lima tahun (balita) stunting di Semper Timur akan menerima pemberian 1 butir telur dan susu Ultra High Temperature (UHT) per hari selama 3 bulan.
”Semoga program ini dapat memberikan dampak yang baik kepada balita yang masih mengalami stunting di wilayah Semper Timur,” kata Valina Singka.