Selasa, 28 Mei 2024

Min, KLJ, KPDJ, KAJ Tahap 2 Tahun 2024 Kapan Cair? Ibu Saya Nanyain Terus Nih…

Bansos seperti Kartu Jakarta Lansia (KLJ), sebelum pencairan, para penerima manfaat juga harus ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Hot News

TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Penyaluran Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahap 2 periode Januari-Februari 2024, sangat ditunggu-tunggu warga DKI. bahkan kini merebak kabar Bansos itu pekan depan akan disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Itu terlihat dari sikap para penerima manfaat (PM) yang menunggu saat ini. Mereka terus mengajukan pertanyaan. “Ada notifikasi dari Instagram dinsos kirain postingan tahap 2 cari dh seneng bngt deh eh pas di ternyata bukan, dinsos yang terhormat kapan klj tahap 2 cair ibu saya sdh nanyain terus nih…” tulis pemilik akun instagram oktaviandi_ade, Ade oktaviandi di instagram Dinsosdki Jakarta.

Dinsos DKI hingga kini belum mengumumkan kapan penyaluran akan dilakukan. Dinsos DKI meminta warga untuk menunggu hasil verifikasi dan validasi data oleh Dinsos DKI. Selain itu, penyaluran Bansos seperti Kartu Jakarta Lansia (KLJ), sebelum pencairan, para penerima manfaat juga harus ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Bansos, seperti KLJ, Tahun 2024 merupakan bantuan berbentuk materi yang disalurkan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu secara finansial dengan usia lanjut atau lansia. Mereka yang akan jadi penerima [a.l. KLJ 2024] adalah yang kurang mampu secara finansial dan memenuhi kriteria akan mendapatkan dana bantuan  Rp600 ribu untuk Tahap 1 periode Januari-Februari 2024.

Sempat beredar kabar jumlah penerima Bansos di DKI Jakarta bakal dikurangi. Lantaran pemberian Bansos itu melahirkan efek negatif. Salah satunya merangsang orang ke Jakarta. Jadi,  bukan tidak mungkin, hasil verifikasi dan validasi data penerima berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) para penerima tahap 2 ini banyak yang melanggar ketentuan atau persyaratan.

BACA DEH  Rusia Sebar Korps Afrika ke Front Timur Laut Ukraina

Menurut Direktur Regional 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Abdul Malik Sadat Idris, menjelaskan adanya dampak kebijakan anggaran di DKI terhadap daerah penyangga.

Menurut dia,  fasilitas yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat akan berdampak pada meningkatnya keinginan warga daerah penyangga untuk masuk ke Jakarta. Akibatnya, beban sosial, lingkungan, dan fiskal Jakarta akan semakin berat.

“Jakarta itu terhubung sama daerah lain. Sederhananya begini, Jakarta dikasih fasilitas banyak, sementara di Bogor enggak ada (fasilitas seperti di Jakarta). Jadi apapun yang dilakukan di Jakarta ini akan menjalar berdampak ke yang lain,” pungkas Yani.

Namun, DPRD DKI  meminta jangan ada pengurangan kuota. Menurut Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta Pemprov DKI memprioritaskan program bantuan sosial (Bansos) dan operasional lembaga kemasyarakatan pada tahun 2025.

Yani mengatakan, program-program menyangkut bantuan sosial merupakan kepentingan masyarakat, sehingga jangan ada penurunan kuota jumlah penerima manfaat.

“Kami meminta agar anggaran-anggaran untuk kepentingan masyarakat seperti KJP (kartu jakarta pintar -red) Plus, KJS (kartu jakarta sehat -red) Plus, Kartu Lansia Jakarta dan program pangan murah. Di tahun 2025 ini jangan dikurangi. Artinya perlu ditingkatkan,” ujar dia dalam forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Yani juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kenaikan anggaran operasional untuk lembaga kemasyarakatan. Sebab anggaran tersebut menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Verifikasi dan Validasi

Kasus buruk penyaluran Bansos pernah terjadi tahun lalu. Saat itu, Dinas Sosial melakukan pemutakhiran DTKS terhadap 5.327.074 warga yang terdaftar DTKS, yaitu perbaikan pada DTKS penetapan Februari 2022 melalui musyawarah kelurahan pada Juni 2022.

BACA DEH  Bengkulu Diguncang Gempa Jumat (24/5) Pagi Ini

Dari DTKS Februari 2022 tercatat  4.497.724, yang  tidak layak mencapai 1.143.639. Selanjutnya, dari hasil perbaikan DTKS tersebut, dilakukan perbaikan data penerima bantuan sosial secara simultan terhadap bantuan sosial yang bersumber pada APBN, seperti PKH, BPNT dan penerima PBI JKN.

“Salah satu contoh bentuk cleansing data yang dilakukan adalah penidaklayakan terhadap 25.996 penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, serta penerima PBI JKN sebanyak 12.045 hasil padanan ketidaklayakan DTKS Februari 2022,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, belum lama ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat secara nasional. Disebutkan  DTKS senantiasa mengalami perbaikan, sehingga penerima bantuan dapat tepat sasaran.

“Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial,  membantu melakukan verifikasi dan validasi (verivali),” tulis keterangan KPK.

Temukan Artikel Viral kami di Google News
Artikel Terkait
Terpopuler
Terbaru

KERUSUHAN MEI 1998 (3): Keluarga Presiden Persenjatai Diri Dengan Senjata Otomatis

TENTANGKITA.CO, JAKARTA - Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan massa, demonstrasi anti-pemerintah, dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998....