TENTANGKITA.CO – Empat posisi jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong hingga kini belum terisi.
Kini, KPK masih melakukan seleksi pejabat tinggi untuk keempat posisi.
Kekosongan jabatan itu diduga sejak Mei tahun 2023. Bersamaan dengan keluarnya pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023. Demikian tulis KPK di https://rekrutmen.kpk.go.id/.
Keempat posisi yang kosong itu Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Informasi dan data, Direktur Penuntutan, dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi kosong sejak Irjen Pol. Karyoto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya.
Baca Juga: Abraham Samad: Dampak OTT Kepala Basarnas, Pimpinan KPK Disorot
Sejauh ini, KPK baru melakukan tahapan seleksi ini yang sudah berlangsung sejak 20 Juni – 20 Juli 2023. Kini baru memasuki asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Penilaian kompetensi akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)dan terbagi dalam beberapa tahapan.
Tahapan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya: Simulasi Analisa Kasus dan In-Tray, Psikotes, Leader Group Discussion, Presentasi, dan Wawancara.
Tahapan penilaian kompetensi JPT Pratama terdiri dari Simulasi Analisa Kasus, Psikotes, Leader Group Discussion, dan Wawancara.
Baca Juga: Sudah 3 Tahun Buron KPK, Harun Masiku Masih Misterius, Siapa Lindungi Dia
Ini Kandidat Deputi di KPK
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
1 Bahtiar Ujang Purnama – Dari Komisi Pemberantasan Korupsi
2 Edgar Diponegoro – Dari Otorita Ibu Kota Nusantara
3 Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi – Dari Komisi Pemberantasan Korupsi
4 Rakhmad Setyadi – Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
5 Rudi Margono – Dari Kejaksaan Republik Indonesia
6 Rudi Setiawan – Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
Deputi Bidang Informasi dan Data
1 Ade Komara Mulyana — Dari Badan Informasi Geospasial
2 Bastian — Dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 Eko Marjono –Dari Komisi Pemberantasan Korupsi
4 Iwan Herniwan — Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5 R. Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi –Dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6 Yusran Lapananda –Dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo