TENTANGKITA.CO– Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah menjadi penyokong atau beking Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Panji Gumilang seperti yang diisukan selama ini.
Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang mengaitkannya dengan Panji Gumilang dengan menyebutnya sebagai beking tidaklah benar.
“Mantan Panglima dibilangnya backing. Emang gue preman? nggak bener, saya juga bisa marah lho,” katanya saat memberikan keterangan pers, Senin 3 Juli 2023.
Baca Juga: 4 Peluang Bisnis Rumahan, Simpel Mudah dan Pasti CUAN
Meski ia tidak menampik jika dirinya memang pernah mengunjungi Ponpes Al Zaytun di Indramayu dan bertemu langsung dengan Panji Gumilang.
Saat pertemuan itu, dirinya masih bertugas menjadi Pangdam Siliwangi dan datang untuk melihat kondisi di Ponpes.
Menurutnya, dengan mengenal Panji Gumilang, bukan berarti dirinya akan membiarkan jika ditemukan penyimpangan di Al Zaytun.
Bahkan dirinya mengaku akan menjadi orang pertama yang bertindak kalau penyimpangan benar adanya.
Baca Juga: KABAR BAIK! Berikut 3 Bansos yang Cair di Juli 2023 Cek Penerima di Link Ini
“Saya mulai Pangdam itu sudah datang untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana (Ponpes Al Zaytun, red), begitu ada penyimpangan saya orang pertama yang bertindak gitu,” katanya.
Sebelumnya, Panji Gumilang datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan atas kasus dugaan penistaan agama, Senin 3 Juli 2023.
Panji Gumilang yang tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.50 WIB datang bersama rombongan yang mendampinginya.
Pemerintah Siapkan 3 Langkah Atasi Polemik Panji Gumilang
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tekankan tiga cara pendekatan penyelesaian permasalahan.
Ketiganya yakni, pendekatan atas masalah hukum, masalah administrasi pendidikan, dan masalah keamanan.
Pendekatan masalah hukum ini, Menkopolhukam menyerahkan penyelesaian permasalahannya oleh Polri.
Kedua, soal administrasi pendidikan yang dipraktikkan di Ponpes Al Zaytun akan dilakukan pemantauan dan pembinaan.
“Pokoknya penyelesaiannya tiga pendekatan. Satu masalah hukum, akan diselesaikan oleh Polri, kemudian masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus,” katanya dikutip dari Antara, Senin 3 Juli 2023.
Sedangkan untuk masalah keamanan, kata dia, karena ada masalah sosial dan sedikit masalah politis akan diselesaikan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal.