TENTANGKITA,CO, KUTA — Pemerintah daerah di Bali diminta bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial atau bansos. Sementara itu, bantuan sembako yang belum cair periode Januari—Oktober akan disalurkan dalam bentuk tunai atau cash.
Mensos Tri Rismaharini minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
“Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash,” kata Mensos pekan ini seperti dilansir laman Kemensos, www.kemensos.go.id.
Sementara itu, data di Kemensos menyebutkan di Provinsi Bali yang belum menerima bansos sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Mensos menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan.
TENTANG KARTU PRAKERJA GELOMBANG 22
TENTANG PENCAIRAN BSU TAHAP 5 VIA BTN
Mensos menyayangkan dengan data ribuan yang belum cair, akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.
“Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak,” kata Mensos dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta pekan ini.
BANSOS YANG BELUM CAIR RP450 MILIAR
Mensos menyatakan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp450 miliar.
“ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi,” kata Mensos.
Ia mengingatkan kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
“Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir,” kata Mensos.
Mensos mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat.
Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
“Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan,” katanya.
Oleh karena itu, Mensos meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan. Di beberapa daerah di Bali, data KPM yang belum transaksi cukup tinggi. Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan non-Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September.
Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta penyaluran bantuan berupa uang tunai dan dirapel. Untuk keperluan tersebut, Mensos meminta pemda mengumpulkan KPM dan segera membayarkan hak mereka.
TITIK PEMBAYARAN BANSOS
Mensos menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM. Karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.
Mensos juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur.
Mensos minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
“Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash,” kata Mensos.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain. Yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.
TENTANG CARA DAFTAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 22
Demikian informasi tentang Bansos Kemensos yang akan disalurkan secara tunai atau cash seperti instruksi dari Mensos Risma.