TENTANGKITA.CO – Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT Juni 2023 kapan cair mulai ditanyakan para penerima manfaat. Simak juga pembahasan cara cek penerima BPNT Juni 2023.
Silakan simak pembahasan tentang BPNT Juni 2023 kapan cair beserta bagaimana cara cek dan ambil dana bantuan sosial (banso) tersebut di bank anggota Himbara atau Kantor Pos.
BPNT termasuk periode Juni 2023 memang disalurkan secara tunai, tidak lagi dalam bentuk bahan sembako, melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Penyaluran lainnya adalah melewat kantor pos milik PT Pos Indonesia.
Menurut informasi yang beredar, pada bulan ini, Kementerian Sosial (Kemensos) bakal kembali mencairkan bantuan sosial atau bansos BPNT Mei dan Juni 2023. Besaran dana bansos BPNT ialah Rp200 ribu per bulan.
Dengan begitu, para keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan senilai Rp200 per bulan yakn dirapel untuk bulan Mei dan Juni 2023.
Lantas kira-kira kapan dana BPNT Juni 2023 akan cair?
Sampai saat ini, belum ada keterangan rinci terkait dengan kapan BPNT Juni2023 akan cair. Yang pasti, pencairan bansos tersebut akan berbeda di masing-masing daerah tergantung kesiapan pemerintah daerah setempat.
Dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT 2023, Pemerintah melalui Kemensos menganggkarkan dana Rp45,1 triiun yang akan menyasar sekitar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di seluruh Indonesia.
Masyarakat yang ingin mengetahui apakan nama mereka masuk sebagai penerima, bisa mengikuti cara cek penerima BPNT Juni 2023 secara online seperti di bahwa ini.
– Buka situs Cek Bansos yaitu cekbansos.kemensos.go.id
– Lalu pilih wilayah penerima manfaat mulai dari Provinsi/Kabupaten/Kota
– Masukkan nama lengkap penerima manfaat yang sesuai dengan yang ada di KTP
– Ketik kode CAPTCHA dalam kotak
– Ketik tombol ‘Cari Data’
– Jika nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos, maka akan tampil informasi data diri dan keterangan lainnya.
– Sebaliknya, jika tidak terdata sebagai penerima bansos BPNT maka besar kemungkinan Anda dinyatakan tidak layak mendapatkan bansos.
BACA JUGA: Aturan Baru KJP Juni 2023 yang Mungkin Cair Tanggal Ini: Tarik Tunai Dibatasi Rp100 Ribu!
Dugaan Korupsi Dana Bansos
Di tempat terpisah, Mensos Tri Rismaharini menegaskan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos. Dia juga mendukung upaya pengungkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya tidak mengetahui kejadian ini. Karena itu ketika media menanyakan ke saya. Saya sampaikan tidak tahu. Tapi saya mendukung KPK dan tidak akan intervensi,” ujar Mensos Risma seperti dilansir laman Kemensos.
Sebelumnya, penyidik KPK menyambangi Kantor Kementerian Sosial untuk mendapatkan beberapa data terkait penyaluran bansos tahun 2020.
Dalam menjalankan tugasnya Mensos Risma menyampaikan dirinya mengikuti arahan Presiden Jokowi yaitu bansos tidak berupa barang. Kalau ada bansos yang berupa barang, Mensos Risma menyatakan bukan berasal dari Kemensos.
“Dalam menjalankan tugas sejak awal menjabat, saya melaksanakan arahan Bapak Presiden yaitu (bansos) bukan barang. Kalau ada yang berupa barang itu dari pihak lain, bukan kita,” lanjut mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
BACA JUGA: Resmi, Koalisi Perubahaan Sudah Putuskan Cawapres Anies Baswedan, Siapa Dia?
Bahkan Mensos Risma mengaku diminta untuk menyalurkan bansos minyak goreng saat harga melambung. Namun pihaknya tetap menolak.
“Kemarin waktu minyak goreng kita diminta untuk bantu salurkan tapi saya tidak mau. Karena saya tetap berpegang pada arahan Presiden,” ujarnya.
Mensos mengaku telah melakukan mutasi terhadap pejabat yang diduga terlibat penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020.
Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat tidak memegang posisi strategis di Kemensos.
Dia menyampaikan pejabat yang saat ini menjalankan tugasnya adalah pejabat baru dan tidak ada yang terlibat.
Mereka, menurut Mensos adalah orang baik dan punya komitmen besar membantu kerja Kemensos dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Para pejabat ini semuanya baru. Dan mereka tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Selain juga ini kasus lama,” lanjutnya.
Mensos memastikan akan terus bekerja untuk membantu masyarakat. Sementara itu, pihaknya tidak akan mencampuri atau mengintervensi kasus yang tengah ditangani KPK. Mensos memastikan seluruh layanan untuk masyarakat akan terus berjalan dan tidak terganggu.
BACA JUGA: Info Terbaru KJP Plus Bulan Juni 2023 Kapan Cair: Simak 3 Prediksi Tanggal Penyaluran
“Saya tidak akan intervensi, biarlah KPK bekerja. Dan kita akan tetap bekerja untuk rakyat,” katanya.
Berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan Kemensos mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance).
Kerja Sama Dengan Aparat Hukum
Sejak menjabat, Mensos telah meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya dalam pengawasan penyaluran bansos.
“Kami bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos,” kata Mensos dalam pertemuan dengan media.
Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, Mensos tidak segan menempatkan APH dalam posisi pengawasan pada struktur organisasi Kemensos. Bahkan jabatan Plt. Inspektur Jenderal dipercayakan kepada Dody Sukmono, seorang penyidik senior yang sudah malang melintang bertugas di KPK.
Untuk terus memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, Mensos membuka diri terhadap masukan dan kerja sama dengan penegak hukum, termasuk KPK.
Mensos berharap, KPK bersedia memperkuat jajaran inspektorat di lingkungan Kemensos, dengan memberikan pelatihan baik pada aspek pemeriksaan maupun pelaporan.
BACA JUGA: 2 Tanda KJP Plus Bulan Mei atau Juni 2023 Mulai Cair ke Rekening Bank DKI: Simak di Sini
Pernyataan Mensos sejalan dengan penjelasan Mabes Polri tentang pendamping Satgasus Pencegahan Korupsi terhadap K/L, termasuk Kemensos. Sinergi dan pendampingan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri sebagai komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi.
Di lain pihak, Mensos juga telah mengembangkan sistem pencegahan korupsi di internal Kemensos. Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial, Mensos melakukan penataan dan perbaikan sistem.
Hal ini dilakukan dengan penataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, dan memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Aminduk) Kemendagri.
Demikian pembahasan tentang BPNT Juni 2023 kapan cair termasuk cara cek penerima bansos Kemensos 2023. Semoga bermanfaat.***