TENTANGKITA.CO, GARUT — Tiga perempuan berkerudung dengan busana berwarna senada terselip di antara para wartawan yang hadir dalam acara diskusi jurnlis bertajuk Ayo Ngobrol Uang di lantai dua kafe Gulapadi, Garut, Jawa Barat, Kamis 22 Mei 2025. Mereka datang dengan membawa produk kuliner olahan dalam kemasan yang ciamik.
Ketiganya tidak terlihat canggung, perihal yang memperlihatkan mereka terbiasa berhadapan dengan khalayak bahkan pada momen yang serius seperti diskusi. Satu di antaranya bahkan diajak ke meja narasumber untuk menemani dua pembicara.
Diskusi jurnalis Garut itupun terbilang serius kalau melihat tema yang diusung yakni menyangkut literasi keuangan. Bertindak sebagai pemateri adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Ridzky Ridznurdhin, dan akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Garut, Wufron MSM. Satu lagi yang berada di meja pembicara adalah Ida Ridawati.
Nama terakhir adalah pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) berlabel Twinnietwoes dengan produk andalan abon tongkol yang berlokasi di Tarogong Kidul, Garut. Dia datang ke acara tersebut bersama rekannya sesama pegiat UMKM, Neneng Marni Anggraini, pemilik Eka Rasa Strawberry dengan produk olahan stroberi.
Ida Ridawati, Neneng Marni dan satu lagi rekan mereka sejatinya ‘produk unggulan’ dari literasi keuangan apabila kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan pakem. Para perempuan itu adalah nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro yang dikucurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Mengacu definisi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti dikutip Ridzky, literasi keuangan adalah pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan keyakinan (confidence) yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
“Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengelola keuangan secara bijak,” begitu kata Ridzky menyimpulkan definisi literasi keuangan secara singkat.
Terkait dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Garut, Ridzky mengidentifikasi beberapa permasalahan klasik yang masih melekat dengan pegiat usaha sektor itu. Misalnya, pengusaha UMKM tidak mengajukan kredit karena bunga tinggi, rata-rata tidak memiliki agunan, ketidaktahuan atas prosedur pengajuan kredit, dan unbankable karena berstatus informal.
Padahal, jumlah UMKM di Indonesia ukurannya jumbo. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2024, jumlah pengusaha sektor ini mencapai 65,5 juta unit setara dengan 99,9% dari total pelaku usaha. Mereka menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai Rp9.300 triliun.
Problema tidak berhenti di situ. Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia 2024 memperlhatkan rasio kredit untuk UMKM baru menyentuh 20,3%, dari target nasional 30%. Indeks literasi nasional berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK dan BPS hanya naik tipis dari 65,43% (2024) menjadi 66,46% pada 2025. Data itu bisa disimpulkan bahwa sepertiga masyarakat belum paham cara kerja produk keuangan formal.
Keadaan tidak berbeda terjadi di Kabupaten Garut. Dari 601 ribu pelaku UMKM, 92% merupakan usaha mikro. Namun baru 23% atau sebanyak 134.548 unit usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa NIB, sulit berharap mereka bisa mengakses pembiayaan formal.
Data dan fakta yang diungkap oleh Ridzky Ridznurdhin diamini oleh Wufron. Menggunakan idiom klise, akademisi Universitas Garut ini menyebut bahwa salah satu problem klasik yang terus membayangi UMKM adalah keterbatasan literasi keuangan. Namun, dampak dari hal itu tidak bisa dianggap sepele. Bukan hanya soal usaha gagal berkembang, tetapi pegiat usaha ultramikro bisa terseret pinjaman konsumtif yang memperbesar risiko kredit macet.
“Hasil penelitian saya tahun 2023 menemukan bahwa literasi keuangan itu berpengaruh signifikan bagi inklusi keuangan. Kalau ingin memperbaiki inklusi keuangan, perbaiki literasinya,” kata Wufron.
Inklusi keuangan adalah kemampuan masyarakat mengakses fasilitas keuangan yang tersedia di wilayahnya, baik dari sisi penyedia maupun likuiditas. Namun, kata dia, keterbukaan akses tersebut harus dibarengi dengan kemampuan individu untuk mengelola uang dengan bijak.
PENDAMPINGAN USAHA
Ada satu kata kunci lagi yang tidak bisa diabaikan terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan literasi dan iklusi keuangan, menurut Wufron, yakni pendampingan usaha. Aktivitas ini tidak boleh sekadar jadi jargon mentereng di brosur atau dalam bentuk seremoni bimbingan massal.
Pendampingan, menurut Wufron, bukan hanya formalitas setelah pencairan dana. Kegiatan itu semestinya jadi sistem kontrol sosial ekonomi yang menjembatani antara literasi keuangan dan ketahanan finansial keluarga. Ada beberapa aspek pokok dalam hal ini yang disorot Wufron antara lain edukasi keuangan dan pencatatan usaha, pendampingan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi berkala, serta mendorong UMKM memiliki perencanaan keuangan sederhana.
“Pendampingan itu perlu, tujuannya untuk memastikan dana agar digunakan untuk kegiatan usaha, mendorong peningkatan pendapatan dan cashflow, menghindari belanja konsumtif dan memprioritaskan kebutuhan,” kata dosen di Universitas Garut itu.
Dengan pendekatan berbasis komunitas dan kedekatan emosional antara pendamping dan pelaku usaha, pengelolaan keuangan mikro menjadi lebih disiplin dan terarah. “Pengelolaan keuangan itu penting. Mengelola, itu berarti merencanakan sampai dengan menggunakan keuangan tersebut secara produktif. Dan lalu pengambilan keputusan yang bijak,” ujar Wufron.
Pedampingan usaha juga punya peran penting untuk membuat pegiat UMKM bisa naik kelas. Terstimoni dari Ida Ridawati dan Neneng Marni Anggraini mungkin bisa jadi pelajaran bagi para pegiat UMKM di berbagai daerah.
Ida memulai usaha sejak 2019 itu. Dia mengaku usahanya berkembang antara lain berkat dukungan dana dan pendampingan yang telaten dari PNM Mekaar. Pengusaha abon tongkol ini pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan, packaging, digital marketing, pemasaran bahkan sertifikasi.
Tentu, namanya orang usaha, pasti ada pasang surut. Namun pembekalan yang tepat membuat Twinnietwoes dapat terus eksis untuk menghasilkan pundi-pundi. “Saya sudah mengikuti pelatihan PNM sejak 2020, dibantu juga Dinas Koperasi dan UMKM Garut. Selama pelatihan pendampingan, ada banyak ilmu yang dampaknya saya rasakan,” kata Ida Ridawati.
Neneng Marni punya cerita lain mengenai manfaat dari pendampingan usaha tatkala mengurus Eka Rasa Strawberry. Dukungan pendanan dan pemasaran, kata dia, membuat inovasi produk terasa lebih ringan.
UMKM lokal Garut yang mengandalkan olahan stroberi ini terus memunculkan banyak produk baru dengan berbagai inovasi. Paling baru adalah adalah sumpia stroberi. Produk terakhir itu menambah daftar produk yang sudah ada sebelumnya seperti stroberi frozen, selai, keripik, dan andalan mereka jus stroberi.
“Untuk omzet per hari kalau lagi bagus alhamdulillah bisa sampai Rp2 juta. Pas awal-awal lagi banyak-banyaknya orderan bisa sampai Rp5juta,” kata Neneng Marni.
Kisah Twinnietwoes dan Eka Rasa Strawberry bersama dengan PNM Mekaar menjadi selaras dengan alur penguatan sektor keuangan versi OJK yang dikutip oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Garut, Ridzky Ridznurdhin, dan pendapat Wufron sebagai akademisi, yakni literasi keuangan, inklusi keuangan, edukasi keuangan. Tujuan akhirnya ya pemberdayaan masyarakat.
Pantas saja, Ida Ridawati, Neneng Marni dan rekan tidak canggung berada di tengah diskusi tersebut karena sebagai perempuan mereka sudah berdaya baik secara pribadi maupun finasial.